INDOTORIAL.COM - DAVOS, SWISS – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini sekaligus menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan Board of Peace Charter mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dan mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Langkah ini juga sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari upaya global untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza. Pembentukan BoP menjadi bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh legitimasi internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
Resolusi tersebut juga mengatur pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Struktur ini dirancang untuk memastikan proses transisi pascakonflik berjalan stabil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan warga sipil Palestina.
Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan proses rekonstruksi Gaza berjalan sesuai hukum internasional. Selain itu, BoP juga diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan mengawal transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
Keanggotaan Board of Peace terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman, dengan tingkat representasi di level Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa forum ini memiliki bobot politik dan diplomatik yang tinggi dalam peta penyelesaian konflik Gaza.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis dan prinsipil. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), serta tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Melalui Board of Peace, Indonesia akan secara aktif menyuarakan sikap tegas terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi Gaza berjalan adil, transparan, dan sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai penandatanganan piagam tersebut.
Penandatanganan Board of Peace Charter oleh Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi perdamaian global. Langkah ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di tengah dinamika geopolitik dunia.
(Indotorial.com)
