INDOTORIAL.COM - DAVOS, Swiss — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum adalah syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan satu hal yang menurutnya tidak bisa ditawar: investor tidak akan datang ke negara yang lemah dalam supremasi hukum. Ia menyebut, investasi bukan sekadar soal insentif, kemudahan perizinan, atau besarnya pasar. Pada praktiknya, investor butuh jaminan bahwa aturan main ditegakkan secara konsisten dan adil.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegas Prabowo.
Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Prabowo juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia menegaskan, hukum harus berdiri di atas semua kepentingan, termasuk kepentingan kelompok maupun jaringan yang selama ini diuntungkan oleh praktik-praktik menyimpang.
Sejak tahun 2025, Prabowo menyatakan pemerintah Indonesia mengambil posisi terbuka dan tegas dalam menghadapi persoalan korupsi. Ia mengakui bahwa memerangi korupsi bukan pekerjaan ringan, bahkan tidak sedikit pihak yang meragukan upaya tersebut bisa berhasil. Namun bagi Prabowo, itu bukan pilihan tambahan—melainkan kewajiban konstitusional.
“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.
Pemerintah Klaim Temukan Penyalahgunaan di Banyak Sektor
Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa di awal pemerintahannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Ia juga menyebut praktik ilegal ditemukan di hampir seluruh sektor ekonomi, yang menurutnya tidak bisa disebut sebagai mekanisme pasar yang sehat.
Salah satu klaim paling mencolok adalah langkah penertiban terhadap aktivitas ilegal di sektor sumber daya alam.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa,” ujar Prabowo.
Ia menilai fenomena tersebut bukan “usaha bebas” atau “pasar bebas”, melainkan model ekonomi yang didorong keserakahan.
“Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” lanjutnya.
Target Hapus Kemiskinan Ekstrem dalam Empat Tahun
Prabowo juga mengaitkan penegakan hukum dengan hasil sosial yang lebih luas. Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan “secara senyap” telah menghasilkan capaian nyata, termasuk klaim bahwa tingkat kemiskinan ekstrem turun ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah pun memasang target ambisius: menghapus kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan misi utamanya adalah membuat rakyat Indonesia paling miskin dan paling lemah merasakan perubahan.
“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.
Pesan Indonesia ke Dunia: Terbuka untuk Investasi, Tapi Ada Syarat
Pidato Prabowo di Davos mempertegas posisi Indonesia di mata dunia: Indonesia terbuka bagi investasi global, namun dengan satu syarat kunci—supremasi hukum dan keadilan harus menjadi fondasi. Bagi pemerintah, memperbaiki iklim investasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal membangun negara yang dipercaya karena aturan dan lembaganya bekerja.
Dengan nada tegas namun lugas, Prabowo seperti ingin mengirim sinyal bahwa pemerintahannya tidak sekadar mengundang modal masuk, tetapi juga ingin memastikan investasi yang datang bertumbuh di lingkungan yang bersih, tertib, dan adil.
(Indotorial.com)
%20Try%20Sutrisno%20untuk%20Bangsa%20dan%20Negara.png)
