INDOTORIAL.COM - Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting kepada Kepala Daerah se-Papua serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Dalam kesempatan ini, Presiden menekankan pentingnya solidaritas nasional dan keberlanjutan pembangunan, terutama di tengah berbagai musibah yang melanda beberapa daerah di Indonesia.
Mengawali arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa meskipun sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mengalami musibah, proses pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh terhenti. “Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” tegas Presiden.
Presiden menekankan bahwa transformasi Indonesia harus merata di seluruh wilayah, tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan penanggulangan ketertinggalan daerah menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara modern. “Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerataan hasil pembangunan. Presiden mengajak seluruh unsur pimpinan pusat dan daerah, termasuk Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, untuk mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
Tidak kalah penting, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan internal, khususnya terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi, atau kelompok dari kekayaan negara, ini pada akhirnya akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” kata Presiden.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah pengabdian kepada negara dan rakyat. Pejabat yang tidak menjalankan tugas dengan baik akan menghadapi tindakan tegas. “Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkasnya.
Arahan Presiden Prabowo ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah di Papua untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketertinggalan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan berkeadilan, sesuai visi transformasi Indonesia ke depan.
(Indotorial.com)
