Indotorial.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap proses penanganan maupun pemulihan bencana di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Minggu, 7 Desember 2025, di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran untuk tidak hanya melihat bencana sebagai persoalan lokal, tetapi memahami konteks yang lebih luas bagi bangsa. Menurutnya, setiap cobaan yang datang harus dijadikan pengingat bahwa negara memerlukan tata kelola yang semakin baik, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan respons terhadap kondisi darurat.
“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Kalau ada cobaan, kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” tegas Presiden di hadapan para pejabat dan petugas lapangan.
Tidak Ada Toleransi untuk Penyelewengan Dana Bencana
Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa pengelolaan sumber daya negara, terlebih dalam kondisi darurat seperti bencana, harus dilakukan secara bersih dan akuntabel. Ia menegaskan tidak ingin menemukan adanya tindakan korupsi ataupun manipulasi anggaran di semua level pemerintahan.
“Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” kata Prabowo dengan nada tegas.
Prabowo menyoroti bahwa bencana sering kali membuka ruang bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Karena itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak keras siapa pun yang mencoba memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” ujarnya.
Instruksi Tegas kepada Aparat dan Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah agar tidak ragu menyelidiki setiap indikasi kecurangan. Ia meminta semua pihak untuk aktif mencatat, memeriksa, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum jika ditemukan harga yang dilipatgandakan, penyimpangan logistik, atau praktik-praktik tidak etis lainnya.
“Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tandasnya.
Komitmen Pemerintah untuk Pemulihan yang Transparan
Arah kebijakan Presiden Prabowo kali ini menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan bebas dari praktik manipulatif. Transparansi dan integritas menjadi fondasi penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan arahan tegas ini, Presiden berharap proses penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat budaya pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Indonesia.
(Indotorial.com)
