INDOTORIAL.COM - Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, mengenai arah kerja, agenda strategis, serta peta jalan percepatan pembangunan Papua. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam laporannya, Velix menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, KEPP OKP, serta kepala daerah di Tanah Papua. “Kami membangun komunikasi formal dan informal dengan figur-figur kami yang luar biasa, para gubernur, bupati, wali kota. Banyak ide-ide besar yang disampaikan kepada kami dan terobosan-terobosan yang seringkali luput dari media, tetapi banyak terobosan di lapangan yang dilakukan,” ujarnya.
Velix juga menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak hanya terkait isu ketertinggalan, tetapi menjadi bagian strategis masa depan Indonesia. “Membicarakan Papua adalah membicarakan tentang masa depan Indonesia, tentang masa depan ekonomi, masa depan energi, masa depan pangan, dan tentu adalah masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis,” jelasnya.
Agenda Prioritas Pembangunan Papua
Ketua KEPP OKP memaparkan beberapa agenda prioritas yang telah disepakati. Agenda pertama adalah penguatan program quick wins yang berakar pada budaya dan partisipasi masyarakat Papua, yang disebut asta cita rasa Papua.
“Contohnya, harapan dari Bapak Kepala BGN untuk 2.572 SPPG di Tanah Papua. Kami ingin harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kemudian ekonomi kampung berputar. Ini akan menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di Tanah Papua,” kata Velix.
Agenda kedua menitikberatkan pada perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada orang asli Papua, termasuk bantuan langsung tunai dan akses universal BPJS kesehatan serta ketenagakerjaan. “Tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus universal health coverage, terutama saudara-saudara kita para pendeta, penatua, nelayan, buruh yang selama ini masih terbatas aksesnya. Ini harus menyentuh orang asli Papua,” tegas Velix.
Selain itu, KEPP OKP mendorong penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir dengan penetapan satu produk unggulan di setiap kabupaten/kota, serta pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan ekonomi strategis dan industri di berbagai wilayah Papua.
“Kami membahas usulan kawasan ekonomi strategis baru selain di Sorong, seperti Biak sebagai pintu gerbang kawasan Pasifik, Pegunungan Bintang, Merauke, hingga Kaimana. Termasuk gagasan free trade zone untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia,” tambah Velix.
Peta Jalan Lima Tahun Percepatan Pembangunan Papua
Velix menutup laporannya dengan peta jalan lima tahun percepatan pembangunan Papua, mulai dari program MBG untuk pemantapan quick wins, mendorong investasi lokal hingga terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru, hingga aspek perlindungan sosial yang fokus pada orang asli Papua. Agenda ini akan berlangsung hingga 2029, yang juga bertepatan dengan tahun politik.
Dengan langkah strategis ini, Papua diproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi dan geopolitik Indonesia di kawasan Pasifik. Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, KEPP OKP, dan kepala daerah diharapkan dapat menciptakan transformasi yang nyata bagi masyarakat Papua, sekaligus mendukung masa depan Indonesia secara luas.
(Indotorial.com)
