Indotorial.com, - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Penegasan ini disampaikan seusai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan rasa syukur atas amanah tersebut dan menegaskan tekad untuk menjadikan pelantikan ini sebagai awal dari kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami akan bekerja bersama semua pihak tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku, karena kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Gubernur Matius.
Sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, Matius menyatakan pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dianggap sebagai fondasi utama kemajuan daerah. “Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung mengelola Papua melalui agenda pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi, baik antar kementerian, sektor swasta, maupun pemerintah daerah,” ujar Velix.
Velix menjelaskan, lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Kontekstual Papua, yang meliputi bidang politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Selain itu, komite juga akan menangani aspek sosial budaya seperti olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tutur Velix.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diharapkan menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua.
(Indotorial.com)
