Indotorial.com, - Jakarta, 15 Oktober 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).
Dalam forum yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara itu, Presiden Prabowo berbagi pandangan serta pengalaman pribadinya mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara apabila tidak ditangani dengan tegas.
“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden kemudian menuturkan pengalaman pribadinya saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya agar tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang dipimpinnya.
Prabowo juga mengakui adanya godaan bisnis dari pihak keluarga, namun menegaskan bahwa ia menolak segala bentuk konflik kepentingan.
“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,’” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden memaparkan langkah konkret pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang disebut berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar AS.
“Kami blokade kedua pulau tersebut menggunakan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkapnya.
Selain tambang ilegal, Presiden juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Ia menyebut sekitar lima juta hektare lahan ditemukan melanggar hukum dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyelidikan. Jika terbukti melanggar, hentikan konsesinya. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap pemerintah Indonesia.
“Saya bertekad menegakkan hukum, dan pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum,” pungkasnya.
Menurut Presiden, langkah-langkah tegas tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas dan daya saing ekonomi nasional.
(Indotorial.com)
