INDOTORIAL.COM - KOTA SOLOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok mulai menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Tenaga Non ASN Kota Solok terkait proses penataan tenaga honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Langkah awal tersebut diwujudkan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar di Ruang Rapat Besar Sekretariat DPRD Kota Solok, Senin (3/2).
Rapat ini bertujuan untuk menyusun agenda kerja DPRD dalam beberapa pekan ke depan, termasuk menjadwalkan audiensi dengan perwakilan tenaga non ASN. Permintaan audiensi sendiri sebelumnya telah diajukan secara resmi oleh Forum Komunikasi Tenaga Non ASN Kota Solok melalui surat tertanggal 14 Januari 2025.
Dalam surat tersebut, forum menyampaikan keinginan untuk berdialog langsung dengan DPRD terkait berbagai persoalan yang muncul dalam proses penataan tenaga honorer, khususnya dalam seleksi PPPK 2024. Isu ini menjadi perhatian serius mengingat kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024 yang mengatur kriteria pelamar PPPK bagi tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketua Banmus DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengakomodasi permintaan tersebut dan menetapkan jadwal audiensi sebagai bentuk komitmen DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya tenaga non ASN.
“Audiensi dengan Forum Komunikasi Tenaga Non ASN Kota Solok akan dilaksanakan pada Senin, 10 Februari 2025 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Besar Sekretariat DPRD Kota Solok,” ujar Fauzi.
Ia menegaskan, pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer yang terdampak kebijakan penataan ASN, sekaligus memastikan proses seleksi PPPK berjalan secara transparan dan adil.
Selain agenda audiensi, Banmus DPRD Kota Solok juga merancang sejumlah kegiatan penting lainnya. Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok periode 2021–2025, serta pengumuman penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok terpilih untuk periode 2025–2030.
Tak hanya itu, DPRD juga menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait tenaga non ASN kategori R3 yang akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025 pukul 14.00 WIB. Agenda ini menjadi bagian dari upaya DPRD untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi secara langsung.
Sementara itu, pada Selasa, 11 Februari 2025, DPRD Kota Solok akan menggelar dua kegiatan sosialisasi. Pada pukul 09.00 WIB, akan dilaksanakan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan yang membahas perlindungan tenaga kerja, disusul pada pukul 14.00 WIB dengan sosialisasi produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia.
Rapat Banmus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Banmus Fauzi Rusli, didampingi Wakil Ketua Amrinof Dias Dt Ula Gadang. Turut hadir Sekretaris bukan anggota, Zulfahmi, serta sejumlah anggota Banmus lainnya seperti Oki Oktaviado, Irwan Sari In, Wazadly, Efriyon Coneng, Ardi Alhakim, dan Deni Nofri Pudung.
Dari unsur Pemerintah Daerah, rapat juga dihadiri oleh Asisten III Zulfadrin, Sekretaris BKD Susan Haryani, serta Kepala Bagian Hukum Deni Hariatis. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merespons isu strategis yang menyangkut tenaga non ASN.
Dengan rangkaian agenda yang telah disusun secara terarah, DPRD Kota Solok berharap dapat memberikan solusi konkret sekaligus memperjuangkan aspirasi tenaga non ASN, khususnya dalam menghadapi proses seleksi PPPK 2024 yang menjadi harapan besar bagi banyak tenaga honorer untuk memperoleh kepastian status kepegawaian.
(Indotorial.com)
