INDOTORIAL.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama sebagai tiga prioritas utama dalam membangun kawasan Asia Pasifik yang makmur dan sejahtera. Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (19/11/2026).
Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin ekonomi kawasan Asia Pasifik tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan dukungan penuh terhadap tema APEC 2026, yakni Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together atau membangun komunitas Asia Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama.
Presiden menilai tema tersebut memiliki relevansi kuat dengan tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara kawasan. Menurutnya, kemakmuran bersama tidak cukup dibangun hanya melalui peningkatan perdagangan dan investasi, tetapi juga membutuhkan keterbukaan yang adil, kemajuan teknologi, serta kerja sama konkret antarnegara.
Prabowo Soroti Transformasi Shenzhen Menjadi Pusat Inovasi Global
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti perkembangan Shenzhen yang dinilai menjadi contoh nyata bagaimana visi pembangunan, keterbukaan, dan kerja keras dapat mendorong perubahan besar.
Ia mengingatkan bahwa sekitar 40 tahun lalu Shenzhen masih berupa desa nelayan. Namun, melalui transformasi pembangunan yang berkelanjutan, kota tersebut kini berkembang menjadi salah satu pusat inovasi global.
“Empat puluh tahun yang lalu, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan. Kini, kota tersebut menunjukkan apa yang bisa dicapai melalui visi, keterbukaan, dan kerja keras. Inilah contoh yang diberikan oleh Tiongkok kepada kita. Saat ini, Shenzhen telah menjadi pusat inovasi global,” ujar Presiden Prabowo.
Pengalaman Shenzhen tersebut, menurut Presiden, memberikan gambaran bahwa pembangunan membutuhkan visi jangka panjang, keberanian melakukan perubahan, serta kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi dan teknologi.
Indonesia sendiri, lanjut Prabowo, juga tengah menjalankan transformasi untuk membangun perekonomian yang tangguh, produktif, dan inklusif. Salah satu langkah penting yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong modernisasi desa-desa nelayan, penguatan koperasi desa, serta percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
“Kami yakin bahwa masyarakat harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan yang tumbuh dari bawah. Kami mendorong hilirisasi—mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,” ucap Presiden Prabowo.
Keterbukaan Harus Berjalan Bersama Keadilan Perdagangan
Dalam menyampaikan prioritas pertama, yakni keterbukaan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, transparan, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan.
Presiden juga menyoroti pentingnya peran Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) agar dapat berfungsi secara efektif, termasuk dalam menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara.
Menurut Prabowo, keterbukaan ekonomi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh negara. Hubungan perdagangan tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara negara lainnya berada dalam posisi yang bergantung.
“Namun, keterbukaan juga harus dibarengi dengan keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kerja sama perdagangan internasional perlu dibangun di atas prinsip kesetaraan, sehingga negara berkembang juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan daya saingnya.
Prabowo Dorong Negara Asia Pasifik Kuasai Teknologi AI
Prioritas kedua yang disampaikan Presiden Prabowo adalah inovasi. Ia mendorong negara-negara Asia Pasifik untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Presiden menilai perkembangan AI akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah perekonomian dan persaingan global pada masa mendatang. Karena itu, negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dan membangun teknologi sendiri.
Prabowo menekankan perlunya akses yang lebih luas terhadap pengembangan AI, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan.
“Kita membutuhkan akses untuk membangun AI sendiri, meningkatkan keterampilan, dan riset, serta peran nyata dalam menentukan masa depannya. Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara pihak yang kaya dan yang miskin,” ucapnya.
Melalui dorongan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dapat dinikmati secara lebih merata. Jangan sampai perkembangan AI justru memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.
Kerja Sama APEC Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Sementara itu, pada prioritas ketiga, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara, termasuk melalui peningkatan konektivitas kawasan Asia Pasifik.
Ia mengingatkan kembali agenda konektivitas APEC yang telah dimulai Indonesia 13 tahun lalu di Bali dan kini dilanjutkan di Shenzhen hingga 2035.
Presiden mendorong negara-negara anggota APEC untuk meningkatkan pertukaran teknologi, memperluas investasi, serta membangun kemitraan yang lebih konkret dengan negara-negara di belahan dunia selatan atau global south.
Menurutnya, kerja sama internasional tidak seharusnya hanya dipahami sebagai bentuk bantuan dari satu negara kepada negara lainnya. Lebih dari itu, kerja sama merupakan jalan untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.
“Kerja sama bukan sekadar bentuk amal; kerja sama adalah jalan menuju kesejahteraan kita bersama. Posisi Indonesia sederhana saja. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno: seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak,” lanjut Presiden Prabowo.
Pesan tersebut sekaligus menggambarkan pentingnya membangun hubungan persahabatan dan kemitraan yang luas di tengah dinamika ekonomi serta tantangan geopolitik dunia.
Penghapusan Kemiskinan Menjadi Ukuran Keberhasilan Ekonomi
Dalam forum APEC 2026 tersebut, Presiden Prabowo juga secara terbuka mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan nasional.
Beberapa persoalan yang disoroti meliputi tata kelola pemerintahan, korupsi, aktivitas ekonomi ilegal, hingga peredaran narkoba. Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui agenda penghapusan kemiskinan dan kelaparan.
Bagi Indonesia, keberhasilan kerja sama ekonomi internasional tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya nilai perdagangan, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi.
Presiden Prabowo menekankan bahwa capaian ekonomi harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut perlu tercermin dalam berkurangnya angka kemiskinan, teratasinya persoalan kelaparan, terciptanya lapangan kerja, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat.
Pandangan tersebut menjadi bagian penting dari pesan Indonesia dalam APEC 2026. Sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi besar di kawasan Asia Pasifik, Indonesia mendorong agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui tiga prioritas utama, yaitu keterbukaan, inovasi, dan kerja sama, Presiden Prabowo berharap negara-negara anggota APEC dapat membangun kawasan yang lebih inklusif, kompetitif, dan saling menguntungkan.
Partisipasi Indonesia dalam The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat regional. Pemerintah mendorong agar kerja sama kawasan tidak berhenti pada kesepakatan di tingkat pemimpin, tetapi dapat diwujudkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh negara Asia Pasifik.
(Tim Indotorial)


