INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perekonomian global, termasuk upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar, masih menjadi fokus utama kebijakan bank sentral. Dalam rapat tersebut, BI turut melaporkan perkembangan inflasi terkini serta berbagai langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan pasar keuangan Indonesia.
Menurut Destry, inflasi inti Indonesia pada September 2026 masih berada pada level 2,8 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga yang mencerminkan kondisi mendasar perekonomian masih relatif terkendali.
Meski demikian, BI menyoroti inflasi pangan atau volatile food inflation yang mencapai 5 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gejolak harga pangan dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan biaya hidup.
“Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menjadi, menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry seusai rapat.
BI dan Kementerian Pertanian Perkuat Koordinasi Kendalikan Inflasi Pangan
Pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya menjaga agar inflasi pangan tetap terkendali. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah memperkuat koordinasi antara BI dan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi gejolak harga sejumlah komoditas pangan.
Destry mengatakan, inflasi pangan perlu dijaga agar kembali berada dalam koridor sasaran inflasi Bank Indonesia, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Artinya, sasaran tersebut memiliki rentang inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen. Dengan inflasi pangan yang mencapai 5 persen, diperlukan langkah koordinasi dan pengendalian yang lebih optimal agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen,” imbuh Destry.
Pengendalian inflasi pangan menjadi penting karena perubahan harga bahan makanan dapat langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga beras, cabai, bawang, dan berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan, pengeluaran rumah tangga berpotensi meningkat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sekaligus mengantisipasi faktor yang dapat memicu kenaikan harga pangan.
Rupiah Menghadapi Tekanan dari Ketidakpastian Ekonomi Global
Selain membahas inflasi, rapat bersama Presiden Prabowo juga menyoroti perkembangan nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan internasional.
Destry menjelaskan, kondisi ekonomi global masih menghadirkan sejumlah tantangan bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama atau dikenal dengan istilah higher for longer.
Kondisi tersebut membuat biaya pendanaan global berpotensi tetap tinggi dalam periode yang lebih panjang. Di sisi lain, inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target turut memengaruhi arah kebijakan moneter dan pergerakan modal internasional.
Perkembangan tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, terutama ketika investor menyesuaikan portofolio investasinya berdasarkan perbedaan suku bunga dan tingkat risiko di berbagai negara.
Meski menghadapi tantangan eksternal, Destry menyebut rupiah masih dapat dijaga stabilitasnya dalam dua hari terakhir sebelum keterangannya disampaikan. Ia juga menilai perlambatan pergerakan rupiah sejalan dengan kondisi yang dialami sejumlah negara di kelompok pasar berkembang atau emerging markets.
“Tapi so far, 2 hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market. Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” ucap Destry.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa BI akan terus memantau pergerakan rupiah dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah perubahan kondisi pasar global.
Bank Indonesia Siapkan Intervensi dan Insentif Hedging
Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia akan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan yang tersedia. Langkah tersebut mencakup intervensi di pasar valuta asing serta pemberian insentif untuk mendorong aktivitas lindung nilai atau hedging.
Instrumen yang digunakan antara lain intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF).
Intervensi pasar spot dilakukan melalui transaksi valuta asing di pasar berjalan. Sementara itu, DNDF dan NDF merupakan instrumen transaksi berjangka yang memungkinkan pelaku pasar mengelola risiko perubahan nilai tukar tanpa harus melakukan penyerahan valuta asing secara penuh pada saat penyelesaian transaksi.
Selain intervensi, BI juga memberikan insentif biaya lindung nilai yang telah berjalan sejak akhir Juni 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pelaku pasar memanfaatkan instrumen hedging dalam mengelola risiko nilai tukar.
Destry mengungkapkan bahwa insentif tersebut telah membantu mendatangkan aliran dana masuk atau inflow ke Indonesia melalui instrumen swap maupun DNDF, dengan nilai sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS.
“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu dan hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar 8 miliar sampai 9 miliar USD,” pungkas Destry.
Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Perhatian Pemerintah
Pembahasan di Istana Merdeka menunjukkan bahwa stabilitas rupiah dan pengendalian inflasi masih menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Di satu sisi, inflasi inti yang berada pada level 2,8 persen pada September 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Namun, inflasi pangan sebesar 5 persen tetap membutuhkan perhatian karena berkaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global menuntut BI untuk tetap waspada terhadap perubahan arus modal dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Melalui koordinasi dengan pemerintah dan optimalisasi instrumen moneter, BI berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mendukung kondisi ekonomi yang kondusif.
Ke depan, perkembangan inflasi pangan, dinamika suku bunga global, dan pergerakan nilai tukar akan menjadi sejumlah faktor penting yang perlu terus dipantau. Konsistensi kebijakan serta koordinasi antarlembaga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
(Team Indotorial)
