INDOTORIAL.COM - Jakarta, – Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap berada dalam jalur positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen. Angka ini dinilai menjadi salah satu capaian tertinggi di antara negara-negara anggota G20 dan melampaui berbagai proyeksi lembaga ekonomi internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bahkan berada di atas sejumlah negara besar seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi hingga Amerika Serikat.
“Pertumbuhan kita berada di angka 5,61 persen. Ini di atas ekspektasi banyak lembaga yang sebelumnya memperkirakan Indonesia hanya tumbuh di kisaran 5,2 persen,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Menurutnya, capaian tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat serta belanja pemerintah yang tetap kuat sepanjang awal tahun. Selain itu, aktivitas ekspor dan impor nasional juga masih menunjukkan tren positif.
Tak hanya itu, sejumlah sektor strategis turut mencatat pertumbuhan signifikan. Sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, pertanian, konstruksi hingga jasa pemerintahan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia juga terlihat dari berbagai indikator makroekonomi yang tetap terjaga. Tingkat inflasi nasional berhasil ditekan menjadi 2,42 persen, turun dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 3,48 persen pada Maret 2026.
“Inflasi terkendali menjadi sinyal positif bahwa daya beli masyarakat masih terjaga dan distribusi barang berjalan baik,” jelasnya.
Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan juga mencapai 9,49 persen. Sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh hingga 13,55 persen yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional masih sangat tinggi.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap dinamika aliran modal keluar atau capital outflow yang sempat terjadi di pasar keuangan domestik. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait disebut telah menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga stabilitas pasar serta nilai tukar rupiah.
Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan KSSK akan terus diperkuat untuk memastikan kondisi ekonomi nasional tetap aman menghadapi tekanan global, termasuk dampak ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Selain membahas stabilitas keuangan, pemerintah juga memfinalisasi regulasi terbaru terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Aturan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 disebut akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026.
Melalui kebijakan baru tersebut, devisa hasil ekspor dari sektor sumber daya alam diwajibkan masuk ke bank-bank Himbara dan maksimal 50 persen dikonversi ke rupiah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.
Sementara untuk sektor ekstraktif seperti minyak dan gas bumi, ketentuan penyimpanan devisa masih mengikuti aturan sebelumnya dengan jangka waktu tiga bulan.
Langkah pemerintah ini menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sebagai fondasi utama pembangunan. Di tengah tantangan global yang masih dinamis, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi terkendali, serta sektor keuangan yang stabil, Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan kuat untuk terus melaju sebagai salah satu negara dengan performa ekonomi terbaik di kawasan maupun dunia.
(Indotorial.com)
