INDOTORIAL.COM - Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dalam sebuah acara resmi yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Agenda ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam (SDA) serta mengoptimalkan penerimaan negara secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah berhasil mencatatkan penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11,42 triliun. Angka ini berasal dari berbagai sumber strategis, mulai dari penagihan denda administratif di sektor kehutanan sebesar Rp7,23 triliun, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI yang mencapai Rp1,96 triliun.
Tak hanya itu, kontribusi lain juga datang dari setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, serta setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara untuk periode Januari–Februari 2026 senilai Rp108,5 miliar. Sementara itu, denda lingkungan hidup turut menyumbang PNBP sebesar Rp1,14 triliun.
Langkah ini dinilai sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, sekaligus memastikan bahwa potensi kerugian negara dapat ditekan secara signifikan.
Selain fokus pada penyelamatan keuangan negara, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga melaporkan capaian signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil merebut kembali lahan perkebunan sawit seluas 5,88 juta hektare dan lahan pertambangan seluas lebih dari 10 ribu hektare.
Pada tahap VI ini, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare kepada Kementerian Kehutanan. Kawasan tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis seperti Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah juga menyerahkan hasil penguasaan kembali berupa perkebunan kelapa sawit seluas 30.543,4 hektare kepada Kementerian Keuangan. Lahan tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara sebagai bagian dari optimalisasi aset negara.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas capaian penyelamatan aset dan keuangan negara yang dinilai terus menunjukkan tren positif selama 1,5 tahun masa pemerintahannya. Ia menyebut total uang tunai yang berhasil diselamatkan telah mencapai Rp31,3 triliun.
“Pada Oktober 2025 kita berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari kasus ekspor crude palm oil. Dua bulan kemudian, Desember 2025, kita kembali menyelamatkan Rp6,625 triliun. Dan hari ini, 10 April, kita menambah Rp11,42 triliun,” ujar Presiden.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor kehutanan harus dilakukan secara tegas demi menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan sumber daya alam.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah dari praktik mafia yang mengeksploitasi hutan demi kepentingan pribadi. Ia menekankan bahwa hutan merupakan anugerah yang harus dikelola secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.
Langkah tegas pemerintah ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengelolaan kekayaan alam secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang.
(Indotorial.com)
